Ibu kota baru Indonesia kini resmi bernama Nusantara. Pemerintah menetapkan wilayah di Kalimantan Timur ini sebagai pusat pemerintahan baru, menggantikan Jakarta setelah puluhan tahun menjadi ibu kota negara.
. Nama kota tersebut adalah Nusantara, dan kini telah disahkan sebagai pusat pemerintahan Indonesia yang baru.

Pemindahan ini bukan hanya soal lokasi. Ia mencerminkan babak baru dalam sejarah bangsa—sebuah langkah strategis untuk mengurangi beban Jakarta dan mendorong pembangunan yang lebih merata ke wilayah timur Indonesia.

Tapi, bagaimana sebenarnya proses pemindahan ini berjalan? Kapan relokasi akan benar-benar dilakukan? Dan apa dampaknya bagi rakyat Indonesia?

Berikut penjelasan lengkapnya.

Kenapa Jakarta Tak Lagi Cocok Jadi Ibu Kota Baru Indonesia?

Jakarta, sebagai ibu kota sejak 1945, telah menanggung beban luar biasa. Populasi lebih dari 11 juta jiwa di siang hari membuat kota ini menjadi salah satu kawasan paling padat di dunia. Ditambah lagi, Jakarta menghadapi tiga masalah besar: macet kronis, banjir berkepanjangan, dan penurunan muka tanah.

Menurut data pemerintah, Jakarta tenggelam hingga 10 sentimeter per tahun di beberapa wilayahnya. Belum lagi tingkat polusi udara yang sering melebihi ambang batas aman. Infrastruktur pun sudah terlalu padat untuk diperluas.

Pemindahan ibu kota menjadi solusi jangka panjang yang telah dipertimbangkan selama beberapa dekade. Akhirnya, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, rencana ini resmi diwujudkan.

Nama “Nusantara” dan Lokasinya di Kalimantan Timur

Nama “Nusantara” dipilih karena memiliki makna historis yang kuat—merujuk pada kesatuan pulau-pulau di seluruh Indonesia. Nama ini diusulkan langsung oleh Presiden dan disahkan oleh DPR dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Lokasinya terletak di dua kabupaten, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi ini dipilih karena dianggap minim risiko bencana, berada di tengah geografis Indonesia, serta dekat dengan pelabuhan dan bandara.

Sumber resmi: [Setkab.go.id – Tentang IKN](https://setkab.go.id)

Tahapan Pemindahan: Tidak Seketika, Tapi Bertahap

Banyak orang mengira bahwa perpindahan ibu kota terjadi dalam satu malam. Faktanya, proses ini dirancang dalam beberapa tahap hingga tahun 2045.

1. 2022–2024: Tahap Awal Konstruksi

Fase pembangunan ibu kota baru Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2022, pemerintah membangun kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP). Pekerjaan utama meliputi:

• Istana Presiden dan Wakil Presiden

• Gedung kementerian

• Rumah dinas ASN dan TNI/Polri

• Infrastruktur dasar (jalan, air, listrik, internet)

Hingga pertengahan 2025, sekitar 60% pembangunan KIPP dikabarkan sudah selesai.

2. 2025–2028: Relokasi Bertahap ASN dan Lembaga Negara

Pemerintah menargetkan relokasi pegawai negeri sipil (ASN), TNI, Polri, dan pejabat negara secara bertahap mulai tahun 2025. Sebanyak 16 ribu ASN diproyeksikan menjadi gelombang pertama yang akan tinggal dan bekerja di Nusantara.

Acara peringatan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 akan menjadi simbol dimulainya era baru di ibu kota baru, meski belum sepenuhnya beroperasi.

3. 2028: IKN Beroperasi Penuh

Target utama pemerintah adalah membuat Nusantara benar-benar aktif sebagai pusat pemerintahan pada 17 Agustus 2028. Di saat itu, semua lembaga negara sudah dioperasikan dari Nusantara, dan Jakarta tidak lagi menyandang status ibu kota.

Namun, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan bahwa jadwal tersebut bisa dimundurkan menjadi 2029 jika infrastruktur belum sepenuhnya siap.

Bagaimana Nasib Jakarta?

Dengan adanya UU Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ), status Jakarta telah diubah. Kota ini tidak lagi menjadi ibu kota negara, melainkan menjadi pusat ekonomi, bisnis, dan budaya nasional. Meski tak lagi menyandang status sebagai ibu kota baru Indonesia, Jakarta tetap akan jadi pusat bisnis dan ekonomi.

Jakarta tetap akan mendapatkan perhatian pembangunan, termasuk pengendalian banjir dan peningkatan transportasi umum. Pemerintah juga ingin menjadikan Jakarta sebagai kota global berkelas dunia, mirip dengan New York atau Tokyo.

Apa Manfaat Nusantara bagi Rakyat?

Pemindahan ibu kota bukan sekadar proyek fisik. Ia membawa dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi rakyat Indonesia. Pembangunan ibu kota baru Indonesia membuka peluang pemerataan ekonomi dan teknologi. Berikut beberapa manfaat yang bisa dirasakan:

1. Pemerataan Pembangunan

Pulau Jawa selama ini menampung lebih dari 50% penduduk Indonesia. Dengan adanya IKN di Kalimantan, arus pembangunan akan bergeser ke wilayah tengah dan timur.

2. Pertumbuhan Ekonomi Baru

Nusantara diproyeksikan menciptakan jutaaan lapangan kerja baru di sektor konstruksi, jasa, teknologi, dan energi hijau. UMKM lokal juga akan mendapatkan pasar yang lebih luas.

3. Kota Modern dan Berkelanjutan

IKN dirancang sebagai “smart forest city” atau kota pintar berbasis hutan. 65% wilayahnya akan tetap menjadi area hijau. Teknologi pintar akan digunakan untuk mengelola transportasi, air, limbah, dan energi.

Tantangan di Depan Mata

Meski tampak ideal, proyek ini bukan tanpa tantangan. Beberapa hal yang masih menjadi sorotan antara lain:

• Pendanaan: Total kebutuhan dana pembangunan IKN mencapai Rp466 triliun, sebagian besar harus datang dari sektor swasta dan investasi asing.

• Dukungan Masyarakat Lokal: Perlu sinergi antara pemerintah dan warga adat serta komunitas lokal agar tidak terjadi konflik kepentingan.

• Kesiapan Infrastruktur Dasar: Konektivitas, listrik, air bersih, dan internet harus benar-benar siap sebelum penduduk massal dipindahkan.

Simpulan: Sebuah Lompatan Berani ke Masa Depan

Pemindahan ibu kota ke Nusantara adalah lompatan besar yang memerlukan keberanian, kesabaran, dan kerja sama lintas generasi. Meskipun tak sedikit tantangan di jalan, proyek ini bisa menjadi tonggak sejarah baru yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih inklusif, hijau, dan merata. Ibu kota baru Indonesia bukan hanya simbol administratif, tapi juga tekad membangun masa depan lebih baik untuk seluruh rakyat.

Kini tinggal bagaimana semua pihak—pemerintah, masyarakat, swasta, dan dunia internasional—membuktikan bahwa Nusantara bukan hanya simbol, tapi juga bukti nyata transformasi Indonesia.

FAQ Seputar Pemindahan Ibu Kota

1. Apakah Jakarta masih ibu kota saat ini?
Secara hukum, tidak lagi. Sejak pengesahan UU DKJ pada April 2024, status ibu kota telah diserahkan ke Nusantara.

2. Kapan presiden pindah ke IKN?
Target operasional penuh dijadwalkan 17 Agustus 2028, namun perpindahan bisa terjadi bertahap sebelum itu.

3. Apakah rakyat bisa pindah dan tinggal di IKN?
Ya, ada pengembangan kawasan hunian publik dan swasta untuk ASN, pekerja swasta, dan masyarakat umum.