Kemnaker Dorong Triple Skilling, Hapus Diskriminasi Usia, dan Fokus Green Jobs

Memasuki paruh kedua tahun 2025, kemnaker terus memperkuat perannya sebagai garda depan dalam urusan ketenagakerjaan nasional. Dari isu pemutusan hubungan kerja (PHK), peningkatan kualitas tenaga kerja, hingga wacana pekerjaan ramah lingkungan, kementerian ini menggelontorkan berbagai kebijakan yang dianggap cukup progresif. Fokusnya jelas: melindungi pekerja, meningkatkan daya saing, serta menciptakan pasar kerja yang lebih inklusif.

Data resmi yang dihimpun lembaga terkait menyebutkan lebih dari 18 ribu kasus PHK tercatat dalam dua bulan pertama tahun ini. Kondisi ini membuat kemnaker menekankan strategi berlapis untuk menekan dampak sosial, di antaranya melalui program triple skilling yang dinilai relevan dengan kebutuhan era disrupsi.

Triple Skilling: Skilling, Reskilling, dan Upskilling

Program triple skilling menjadi tonggak penting kebijakan tahun ini. Kemnaker membagi strategi tersebut dalam tiga pilar utama. Pertama, skilling bagi pencari kerja baru yang membutuhkan bekal keterampilan dasar. Kedua, reskilling untuk pekerja yang terdampak PHK agar bisa beralih ke sektor baru. Ketiga, upskilling bagi pekerja aktif yang ingin meningkatkan keterampilan agar tetap kompetitif.

Target ambisius dipatok dengan mensertifikasi sedikitnya 20 ribu calon pekerja migran dalam sektor prioritas. Selain itu, pelatihan vokasi juga diarahkan agar lebih aplikatif, bukan sekadar teori. Langkah ini menunjukkan keseriusan kemnaker dalam memastikan pekerja Indonesia tidak tertinggal dari negara lain yang lebih dulu mengadopsi konsep keterampilan masa depan.

Baca Juga : Siapa sebenarnya Immanuel Ebenezer? Fakta dan Latar Belakang

Menghadapi Gelombang PHK

Fenomena PHK yang cukup tinggi pada awal tahun membuat kemnaker menyiapkan respons cepat. Selain fasilitasi pelatihan, kementerian ini juga membuka kanal khusus penempatan kerja ulang. Tujuannya, agar korban PHK tidak lama menganggur dan bisa segera masuk kembali ke pasar tenaga kerja. Mekanisme penempatan ulang ini dikolaborasikan dengan dunia industri yang sedang berkembang, termasuk sektor teknologi, logistik, dan industri hijau.

Langkah ini cukup jarang disorot publik karena sebagian besar hanya melihat angka PHK tanpa mengetahui strategi mitigasinya. Namun, di balik layar, kemnaker memperluas jejaring dengan perusahaan agar proses rekrutmen ulang lebih mudah diakses oleh pekerja terdampak.

Larangan Diskriminasi Usia

Salah satu terobosan paling menarik di tahun 2025 adalah penerbitan surat edaran yang melarang diskriminasi usia dalam proses rekrutmen. Kemnaker menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh lagi menetapkan batas usia minimum atau maksimum sebagai syarat melamar pekerjaan. Aturan ini dianggap progresif karena memberi peluang yang lebih adil, terutama bagi mereka yang sebelumnya tersingkir akibat faktor usia.

Meski begitu, langkah ini menimbulkan perdebatan. Beberapa kalangan menilai kebijakan berupa surat edaran belum cukup kuat secara hukum. Namun bagi banyak pencari kerja, kebijakan tersebut menjadi angin segar yang membuka kesempatan baru. Di mata publik, kemnaker menunjukkan keberpihakan terhadap prinsip inklusi kerja yang lebih manusiawi.

Green Jobs untuk Masa Depan

Selain isu keterampilan dan regulasi rekrutmen, kemnaker menaruh perhatian besar pada konsep green jobs atau pekerjaan hijau. Program ini menjadi bagian dari rencana pembangunan nasional 2025–2029. Fokusnya menciptakan lapangan kerja di sektor ramah lingkungan seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, transportasi berkelanjutan, hingga pertanian organik.

Untuk mendukung itu, kemnaker menyusun standar kompetensi baru serta modul pelatihan khusus green productivity. Forum kemitraan dengan dunia usaha juga dibangun agar lulusan pelatihan bisa langsung terserap di industri hijau. Fakta ini jarang terekspos karena sebagian publik lebih akrab dengan isu klasik seperti PHK atau upah minimum. Padahal, dorongan green jobs bisa menjadi penentu posisi Indonesia dalam peta ekonomi global yang kini bergerak ke arah keberlanjutan.

Momentum 80 Tahun Kemerdekaan

Peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia pada Agustus 2025 menjadi panggung bagi kemnaker untuk menegaskan komitmen besarnya. Menteri Yassierli menyebut momentum tersebut sebagai titik penting membangun ekosistem ketenagakerjaan berbasis kolaborasi. Visi yang dibawa adalah menjadikan lembaga ini sebagai institusi yang lebih dihormati, transparan, dan mampu menciptakan keadilan sosial.

Beberapa program prioritas juga disorot, seperti penguatan koperasi Merah Putih, pembangunan industri hilir, program nutrisi gratis untuk pekerja, pemeriksaan kesehatan berkala, hingga kewirausahaan berbasis vokasi. Semua itu diproyeksikan sebagai jembatan emas menuju ekonomi kerja inklusif.

Data dan Angka yang Jarang Disorot

Meski banyak kebijakan kemnaker mendapat sorotan media, ada beberapa data lapangan yang relatif jarang diangkat. Misalnya, dari total 57 Balai Latihan Kerja (BLK) yang aktif, ada 13 BLK lain yang tengah dievaluasi karena belum optimal. Evaluasi ini penting agar lembaga pelatihan bisa benar-benar selaras dengan kebutuhan industri.

Selain itu, seleksi masuk Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) tahun ini menorehkan catatan unik: dari 20 ribu pendaftar, hanya 180 yang diterima. Angka itu menunjukkan ketatnya seleksi dan keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas SDM yang disiapkan khusus untuk sektor ketenagakerjaan.

Tabel Ringkasan Program Kemnaker 2025