Sorotan DPRD Bandung Terkait Polemik Ojol dan Opang di Pasir Impun

Sorotan DPRD Bandung Terkait Polemik Ojol dan Opang di Pasir Impun – Polemik antara ojek online (ojol) dan ojek pangkalan (opang) di Pasir Impun, Bandung, semakin mendapat perhatian luas, termasuk dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung. Konflik Ojol dan Opang ini mencerminkan dinamika perubahan sosial akibat perkembangan teknologi, di mana layanan transportasi konvensional harus berhadapan dengan platform digital yang menawarkan alternatif lebih efisien dan modern.

Dalam beberapa bulan terakhir, ketegangan antara kedua pihak semakin meningkat, terutama terkait masalah wilayah operasional dan persaingan tarif. Ojek pangkalan yang sudah lama beroperasi di daerah tersebut merasa keberadaan ojek online merugikan mereka secara ekonomi. Sedangkan ojek online berargumen bahwa mereka memberikan layanan yang lebih cepat dan praktis bagi konsumen. Hal ini menarik perhatian DPRD Bandung yang berupaya mencarikan solusi agar konflik ini tidak terus berlarut-larut.

Latar Belakang Konflik Ojol dan Opang

Pasir Impun merupakan salah satu kawasan di Kota Bandung yang memiliki potensi besar dalam hal transportasi lokal. Terutama karena letaknya yang strategis dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Sebelum hadirnya ojek online, ojek pangkalan menjadi pilihan utama bagi masyarakat setempat untuk berpergian jarak pendek. Ojek pangkalan telah lama menjadi bagian dari keseharian warga, di mana mereka menawarkan jasa transportasi dengan sistem tawar-menawar yang khas.

Namun, dengan hadirnya aplikasi ojek online, konsumen lebih memilih menggunakan layanan digital ini karena kemudahan akses, transparansi tarif, dan kenyamanan dalam pemesanan. Kondisi ini membuat ojek pangkalan kehilangan banyak pelanggan, yang memicu ketegangan di lapangan. Mereka merasa hak eksklusifnya atas wilayah tertentu terancam, sementara ojek online berargumen bahwa mereka beroperasi berdasarkan permintaan konsumen melalui aplikasi.

Ketidakjelasan regulasi terkait batas operasional dan tarif menjadi salah satu penyebab utama konflik ini. Ojek pangkalan menuntut pembatasan ruang gerak ojek online di area mereka. Sementara ojek online menolak klaim tersebut, menganggap bahwa ruang operasional tidak boleh dibatasi oleh kelompok tertentu.

Sorotan DPRD Bandung: Mencari Solusi

Melihat semakin memanasnya konflik antara ojol dan opang di Pasir Impun, DPRD Kota Bandung turut turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Menurut DPRD, perlu adanya dialog terbuka antara kedua pihak dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, serta perusahaan penyedia layanan ojek online.

Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung, yang bertanggung jawab atas urusan transportasi dan infrastruktur, menyatakan bahwa regulasi yang jelas dan tegas terkait wilayah operasional ojek online dan ojek pangkalan harus segera disusun. Regulasi ini diharapkan dapat mengurangi ketegangan di lapangan dan memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

“Keberadaan ojek online memang tidak bisa kita hindari sebagai bagian dari perkembangan teknologi. Namun, kami harus memikirkan nasib ojek pangkalan yang sudah lama beroperasi dan menggantungkan hidupnya di kawasan tersebut. Solusi terbaik adalah mencari titik temu agar keduanya bisa berjalan berdampingan,” ujar Ketua Komisi C DPRD.

Upaya Mediasi dan Pendekatan Humanis

Salah satu langkah yang diusulkan DPRD Bandung adalah mediasi antara perwakilan ojek online dan ojek pangkalan. Melalui mediasi ini, kedua belah pihak diharapkan dapat mencapai kesepakatan terkait pembagian wilayah operasional atau bahkan menjajaki kemungkinan kolaborasi. Misalnya, ojek pangkalan bisa bergabung dengan platform online, sehingga mereka tetap dapat bersaing secara sehat tanpa harus kehilangan pelanggan. Pendekatan humanis juga menjadi salah satu aspek penting dalam menyelesaikan konflik ini.

DPRD Bandung menekankan pentingnya dialog yang didasari oleh empati, di mana kedua pihak saling memahami posisi masing-masing. Ojek pangkalan harus menyadari bahwa inovasi teknologi tidak dapat dihindari, sementara ojek online diharapkan lebih memahami kesulitan yang dihadapi oleh opang.

Claudia Arista

Related Posts

Cara Pengajuan Banding Saat Akun Lalamove Dibekukan (Suspend)

Cara Pengajuan Banding Saat Akun Lalamove Dibekukan (Suspend) – Lalamove adalah platform pengiriman barang yang menawarkan kemudahan bagi pengemudi maupun pengguna dalam mengatur pengiriman. Namun, dalam beberapa kasus, akun pengemudi…

Keuntungan Menggunakan Pooling Delivery Lalamove untuk Kirim Barang

Keuntungan Menggunakan Pooling Delivery Lalamove untuk Kirim Barang – Dalam era yang serba digital ini, pengiriman barang menjadi kebutuhan yang tak terelakkan, baik untuk keperluan bisnis maupun pribadi. Lalamove, sebagai…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum Di Baca

Cara Pengajuan Banding Saat Akun Lalamove Dibekukan (Suspend)

Cara Pengajuan Banding Saat Akun Lalamove Dibekukan (Suspend)

Keuntungan Menggunakan Pooling Delivery Lalamove untuk Kirim Barang

Keuntungan Menggunakan Pooling Delivery Lalamove untuk Kirim Barang

Menjamurnya Driver Ojek Online, DPR Usul Revisi UU LLAJ

Menjamurnya Driver Ojek Online, DPR Usul Revisi UU LLAJ

Cara Mengganti Bahasa di Aplikasi Grab Customer, Driver, dan Merchant

Cara Mengganti Bahasa di Aplikasi Grab Customer, Driver, dan Merchant

Pentingnya Asuransi Kendaraan untuk Para Driver Ojek Online

Pentingnya Asuransi Kendaraan untuk Para Driver Ojek Online

Rekomendasi Sarung Tangan Terbaik untuk Driver Ojek Online

Rekomendasi Sarung Tangan Terbaik untuk Driver Ojek Online