Pemerintah Resmi Atur THR untuk Ojek Online 2025
Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia mengambil langkah serius dalam menjamin hak pengemudi ojek online (ojol) lewat penerbitan Surat Edaran Menaker M/3/HK.04.00/III/2025. Dalam regulasi ini, aplikator seperti Gojek, Grab, dan Maxim diwajibkan untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR) atau THR kepada para mitra driver.
Kebijakan ini berlaku untuk semua platform transportasi online, dan ditujukan sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja informal yang selama ini tidak mendapatkan jaminan THR secara eksplisit.
Tenggat Waktu Pencairan
Pemerintah menetapkan bahwa THR harus dicairkan paling lambat H-7 Lebaran, yaitu 24 Maret 2025, mengingat Idul Fitri tahun ini jatuh pada 31 Maret 2025.
Berapa Besaran THR Ojek Online 2025?
Pemerintah memberikan pedoman bahwa THR yang diberikan kepada pengemudi ojol adalah sebesar:
20% dari rata-rata pendapatan bersih 12 bulan terakhir.
Namun, besar kecilnya nominal akan bergantung pada performa driver dan kebijakan masing-masing aplikator. Untuk mitra driver yang tidak masuk kategori “produktif”, besaran THR akan disesuaikan secara internal oleh aplikator.
Rincian THR dari Gojek, Grab, dan Maxim
1. Gojek
Rentang THR: Rp 150.000 – Rp 900.000
Kategori tertinggi: “Mitra Juara Utama”
Penilaian berdasarkan jam kerja, performa penyelesaian order, dan rating pelanggan.
Pencairan dilakukan melalui GoPay dan notifikasi aplikasi bertuliskan “Tali Asih Hari Raya”.
2. Grab
Rentang THR: Rp 50.000 – Rp 850.000
Nama program: “Bonus Kinerja Khusus Ramadan”
Faktor penilaian: jam aktif, jumlah order selesai, dan tingkat kepuasan pelanggan.
Dicairkan langsung ke OVO driver.
3. Maxim
Rentang THR: Rp 200.000 – Rp 1.000.000+
Sistem insentif tambahan diberikan untuk mitra dengan rata-rata pendapatan bulanan tinggi (Rp 5–6 juta).
Dicairkan ke akun bank driver tanpa notifikasi di aplikasi.
Syarat dan Ketentuan Penerima THR Ojol 2025
Meskipun pemerintah mewajibkan pembayaran THR, tidak semua mitra otomatis menerima jumlah maksimal. Berikut adalah syarat umum agar driver mendapatkan THR penuh:
Aktif minimal 9 jam per hari selama periode tertentu.
Tingkat penyelesaian order tinggi, minim pembatalan.
Rating pengguna di atas rata-rata.
Mematuhi kode etik aplikator (misalnya, tidak melakukan order fiktif).
Terdaftar dan aktif sebagai mitra resmi selama minimal 6 bulan.
Kasus Real: Ada yang Hanya Dapat Rp 50.000
Walau sudah ada regulasi, kenyataan di lapangan menunjukkan ketimpangan. Banyak driver melapor hanya menerima Rp 50.000, terutama dari Grab dan Gojek, padahal sudah aktif bekerja harian.
Hal ini memicu kritik publik. Bahkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI sempat menegur aplikator agar tidak “menghina” kerja keras driver ojol dengan nominal sekecil itu. Pemerintah pun memanggil pihak Gojek, Grab, dan Maxim untuk klarifikasi kebijakan THR mereka.
Cara Cek dan Ajukan Komplain THR
Cek Status THR:
Gojek: Masuk ke menu notifikasi aplikasi, cari “Tali Asih Hari Raya”
Grab: Periksa email dan saldo OVO driver
Maxim: Cek mutasi rekening bank pada periode H-7 Lebaran
Ajukan Pengaduan Jika Tidak Sesuai:
Jika merasa hak Anda tidak terpenuhi, Anda bisa:
Laporkan ke aplikator melalui support/respon di aplikasi masing-masing.
Hubungi Dinas Tenaga Kerja setempat dengan menyertakan bukti aktivitas kerja dan tangkapan layar akun.
Gunakan layanan online Kemenaker di https://kemnaker.go.id bagian aduan THR.
Simulasi Perhitungan THR
Misalkan driver A memiliki rata-rata penghasilan bersih per bulan sebesar Rp 5.000.000, maka:
20% x Rp 5.000.000 = Rp 1.000.000 (THR ideal)
Jika baru aktif selama 6 bulan, maka:
THR proporsional = Rp 1.000.000 × 6/12 = Rp 500.000
Simulasi ini berlaku jika driver masuk kategori “produktif” sesuai penilaian aplikator.
Apakah THR Ojol Akan Ditingkatkan di Tahun Depan?
Sejauh ini belum ada sinyal dari pemerintah untuk meningkatkan persentase THR ojol. Namun, banyak pengamat menyarankan agar:
Standarisasi kriteria produktif dibuat transparan.
Nominal minimum THR ditentukan oleh negara, agar tidak ada kesenjangan ekstrem seperti tahun ini.
Kebijakan THR Ojek Online 2025 menjadi langkah awal penting dalam melindungi jutaan pekerja di sektor gig economy. Namun, implementasi di lapangan masih menyisakan banyak catatan, mulai dari perbedaan nominal tajam antar-driver, hingga kurangnya transparansi dari aplikator.
Pemerintah diharapkan melakukan evaluasi dan menyusun formula baru yang lebih adil, serta mendesak platform digital untuk terbuka terhadap publik soal skema penilaian mitra mereka.
